Indonesia Halal Watch Dorong Pemerintah Masukkan Industri Halal Jadi Prioritas Negara

JAKARTA (UMMAT Pos) — Indonesia Halal Watch (IHW) berharap Industri Halal menjadi kebijakan utama negara sehingga mampu menjadi rujukan sertifikasi halal internasional. Hal ini dinilai cukup beralasan sebab Indonesia merupakan satu- satunya negara yang mewajibkan sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Masyarakat. Demikian diungkapkan Ketua IHW Dr. H. Ikhsan Abdullah, SH., MH

Ia menguraikan banyaknya produk yang harus dihalalkan di Indonesia meliputi makanan, Minuman, Obat, Kosmetika, Produk Rekayasa Teknologi dan sejumlah barang gunaan yang wajib bersertifikasi halal.

“Kewajiban tersebut dimulai pada bulan Oktober tahun 2019 Kecuali terhadap produk asing sudah mulai harus diberlakukan,” ungkap Ikhsan melalui rilisnya, Kamis (01/11/2018).

Di hadapan delegasi 42 Negara Anggota World Halal Council (WHFC), Ikhsan menegaskan, bahwa Halal Act No 33 Year 2014 atau UUJPH adalah bentuk perlindungan Negara terhadap Warganegaranya Sesuai Konstitusi Negara, yakni UUD 1945.

Negara utama mewajibkan semua produk beredar wajib bersertifikasi halal (Mandatory), karena Negara lain di dunia Internasional masih bersifat Voluntary (Sukarela) kecuali Malaysia,” ungkapnya.

Ke depan melalui UU No 33 tahun 2014 tentang JPH, ujar Ikhsan, Indonesia akan menjadi Negara utama yang akan memimpin Industri Halal Dunia, sebab Indonesia dengan daya dorong Undang-Undang Jaminan Produk Halal, yakni UU No 33 Th 2014 harus mampu mengenjiner kemajuan Perdagangan dan industri dalam Negeri maupun Perdagangan Internasional.

Ikhsan mengungkapkan, bahwa keputusan itu sesuai dengan teori “Hukum harus mampu menjadi penggerak kemajuan Sosial.”

Antusiasme delegasi negara anggota yang hadir ditandai dengan banyaknya pertanyaan dari Negara Peserta yg sangat ingin mengetahui secara detail UUJPH, karena bagi mereka menjadi agenda utama untuk bagaimana memahami UUJPH sekaligus dapat menyesuaikan dgn UUJPH dalam hubungan Kerjasama saling Pengakuan (Recognize) dalam relasi Kerjasama Internasional antar Negara anghota WHFC.

“Kami juga memberikan oleh-oleh kepada Peserta Delegasi berupa UUJPH yang telah diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai Knowledge untuk membantu Peserta Negara Anggota yang hadir sejak hari Selasa di Indonesia untuk mengikuti Annual General Meeting World Halal Council di Jakarta.

Acara ini diadakan untuk memberi pemahaman tentang UUJPH menjadi bagian dalam pertemuan Internasional. Agar dunia Internasional memahami UUJPH dan Sistem Jaminan Halal yang teyap dijalankan oleh LPOMMUI sampai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat berfungsi. Hal ini sesuai amanat UUJPH Pasal 59 dan 60.

Reporter: Abdullah Jundii

Editor: Faisal