Sidang Perdana Praperadilan Sukmawati Digelar, Surat Kuasa Kapolri Belum Juga Turun

JAKARTA (UMMAT Pos) — Sidang perdana Praperadilan SP3 kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Sukmawati Soekarno Putri akhirnya jadi digelar, setelah pekan lalu pihak termohon dalam hal ini adalah pihak kepolisian tidak hadir di muka persidangan. Sidang perdana ini beragendakan pembacaan permohonan praperadilan dari pihak Pemohon.

Di awal persidangan, Hakim tunggal yakni Dedy Hermawan terlebih dahulu menanyakan surat kuasa kepada pihak-pihak yang hadir di persidangan. Pemohon praperadilan, yakni Azzam Khan di awal persidangan belum hadir, dan memberikan kuasanya kepada beberapa pengacara yang tergabung dalam Heterogen Robohkan Rasis (HRS), diantaranya adalah Koordinator HRS, Damai Hari Lubis, Nasrullah Nasution, Wisnu Rakadita, dan Sumadi Atmadja.

Pemohon mengajukan praperadilan ke muka persidangan dengan tiga termohon sidang, yakni Subdit I Direktorat Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri sebagai Termohon I, Direktorat Tipidum Bareskrim Polri sebagai Termohon II, dan Kapolri sebagai Termohon III.

Para Termohon yang dimaksud tidak hadir dan memberikan kuasanya kepada tiga orang. Dari ketiga termohon, hanya Kapolri yang belum memberikan surat Kuasanya, hal ini pun sempat menjadi pertanyaan oleh majelis hakim.

“Ini Termohon tiga belum ada surat kuasanya?” ungkap Dedi muka persidangan.

Kuasa hukum termohon lalu menjelaskan bahwa surat kuasa dari Kapolri masih dalam proses, dan ia mengaku berkas surat kuasa sudah sampai di meja Kapolri.

Oleh Majelis Hakim, karena menghitung masa persidangan yang hanya 7 Hari, maka persidangan perdana tetap dilanjutkan meskipun Termohon tiga yakni Kapolri maupun yang diamanahi surat kuasa dianggap tidak ada.

Atas ‘absenyannya’ pihak Kapolri, Koordinator HRS, Damai Hari Lubis mengaku kecewa dan menyayangkan kejadian ini. Menurutnya, tidak adanya surat kuasa dari Kapolri seakan menandakan Kapolri tidak serius dalam menangani kasus ini.

“Ini tadi kita keberatan, Kapolri sebagai komandan tertinggi kok belum menyiapkan surat kuasa yang seharusnya sudah diberikan. Sementara Kasubdit dan Direktur (Tipidum) nya sudah,” ungkap Hari usai persidangan.

Hari pun menyindir bahwa anak buah Kapolri dalam hal ini adalah Kasubdit dan Direktur Tipidum lebih tertib hukum daripada Kapolri sebagai pimpinan Polisi.

“Kuasa hukumnya belum menerima surat kuasa. ini sudah seminggu dan ini bukti bahwa Kapolri tidak dalam keadaan berhalangan, ini tidak ada alasannya tadi dia sakit atau apa, hanya tidak ada surat kuasanya, kata mereka,” tukasnya.

Diantara permohonan para pemohon kepada Majelis Hakim yaitu Pengadilan Membatalkan dan menyatakan tidak sah Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor: SPPP/36 Subdit-I/V/2018/Dir Tipidum, tanggal 11 Mei 2018, Direktorat Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia. Surat tersebut adalah bukti penghentian kasus Sukmawati yang dilaporkan oleh Azzam Khan.

Selain itu, pemohon juga meminta kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Termohon satu, dua dan tiga Untuk melanjutkan penyelidikan perkara laporan Pemohon Nomor : LP/450/IV/2018/Bareskrim tanggal 04 April 2018, serta melanjutkan proses penyidikan terhadap diri Terlapor yakni Sukmawati sebagai Tersangka.

Laporan: Abdullah Jundii

Editor: Faisal

PILIHAN REDAKSI