Ini Alasan Adanya Praperadilan SP3 Kasus Sukmawati

JAKARTA (UMMAT Pos) — Azzam Khan, seorang pengacara dari Heterogen Robohkan Rasis (HRS) mengajukan Praperadilan terhadap terbitnya surat perintah penghentian penyelidikan (SP3) yang diterbitkan kepolisian. SP3 tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarno Putri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Saya mencari keadilan, saya melaporkan Sukmawati pada bulan April 2018, karena menurut saya, dia benar-benar telah menghina Adzan, cadar, dan jilbab. Dibenturkan dengan seolah adzan itu kalah dengan nyanyian kidung, dan cadar itu kalah dengan konde,” ungkap Azzam Khan usai sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/11/2018).

BACA JUGA: Sidang Perdana Praperadilan Sukmawati Digelar, Surat Kuasa Kapolri Belum Juga Turun

Setelah berlalu dua bulan setelah pelaporan kasus Sukmawati, Azzam menerima kabar bahwa kasus yang ia laporkan telah dihentikan penyidikannya oleh kepolisian.

“Ternyata dua bulan kemudian , itu ada penetapan dari Bareskrim Mabes Polri, melalui SP3. Bahwa intinya (Sukamawati) tidak memenuhi unsur pidana. Setelah saya rembug bersama rekan-rekan, maka (penetapan penghentian kasusu) ini harus diuji di sidang,” jelasnya.

Azzam pun mengajukan sidang Praperadilan karena ia melihat Mabes Polri tidak serius dalam menangani kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Sukmawati.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Sukmawati telah jelas melukai hati Ummat Islam, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga seluruh dunia, karena Sukmawati telah menghina Syariat Adzan dan Cadar.

“Tetapi oleh kepolisian malah dikeluarkan SP3, tanpa adanya pemeriksaan, tanpa dia jadi tersangka,” ungkapnya.

Menurut Azzam yang juga seorang pengacara, SP3 bisa dikelaurkan jika yang bersangkutan telah menjadi tersangka, dan telah ada gelar perkara dari kasus yang dilaporkan. Sementara dalam kasus Sukmawati, anak Plokramator ini belum pernah jadi tersangka dalam kasus yang dilaporkan dan oleh kepolisian telah dikelaurkan SP3.

“Jadi SP3 itu dikeluarkan harus jadi tersangka dulu, baru digelar apakah ada unsur pidananya itu. Itulah alasnnya saya mengajukan prapid,” tukasnya.

Hari ini (Selasa), Majelis Hakim kembali menggelar sidang Praperadilan terhadap SP3 kasus Penistaan yang diduga dilakukan oleh Sukmawati, dengan agenda jawaban dari Termohon yakni pihak kepolisian, serta pembukitan dari pihak pemohon.

Reporter: Abdullah Jundii

Editor: Faisal