Masyarakat Diminta Ikut Kawal Perkembangan Usulan ‘Ahok Gate’

JAKARTA (UMMAT Pos) — Pengamat Politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap berharap publik turut mengawasi usulan hak angket “Ahok Gate” terkait status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tak dinonaktifkan sebagai gubernur DKI Jakarta merski berstatut terdakwa. Pengawasan dari publik ini diharapkan dapat menjaga agar usulan hak angket tak hilang begitu saja.

“Jika publik terus menerus mempersoalkan tidak diberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur, maka opini publik akan terus membantu untuk bertambahnya anggota DPR mendukung hak angket,” jelas Muchtar Effendi Harahap, Sabtu (25/2/2017).

Pengawasan dari masyarakat, lanjut Muchtar, diperlukan lantaran pembahasan usulan hak angket saat ini terhambat masa reses. Setelah masa reses terlewati, usulan hak angket Ahok Gate masih harus dirapatkan Badan Musyawarah DPR terlebih dahulu baru diputuskan dalam rapat paripurna berikutnya.

Sekadar diketahui, empat fraksi menandatangani usulan hak angket ‘Ahok Gate’ itu yakni Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Muchtar, fraksi-fraksi partai politik lainnya terutama yang menjadi pendukung pemerintah sekaligus pendukung pasangan Ahok-Djarot dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan berupaya agar usulan hak angket ini gagal.

“Prakarsa penggunaan hak angket terkait Ahok Gate muncul dari anggota DPR parpol pendukung paslon bukan Ahok. Tentu saja parpol pendukung paslon Ahok-Djarot, terutama PDIP dan Golkar akan getol tolak penggunaan hak angket, ini harus diwaspadai,” tegasnya kepada Okezone.