Proses Perizinan Cacat Hukum, Penolakan Gereja Santa Clara Bekasi Berlanjut

JAKARTA (UMMAT Pos) — Sekitar seribu orang dari Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi berunjuk rasa di depan Gereja Santa Clara, Jalan Lingkar Utara, Bekasi, Jumat siang, 24 Maret 2017. Mereka menolak keberadaan gereja tersebut karena mereka menganggap bahwa gereja itu dibangun tanpa memiliki izin. Mereka pun menuntut pemerintah mencabut izin pembangunan gereja.

Sekretaris Lembaga Dakwah Asy-Syam Bekasi Imran Nasution berujar, aksi penolakan pembangunan gereja Santa Clara itu berawal dari adanya dugaan bahwa terdapat proses perizinan yang tidak lazim, yakni pemalsuan tanda tangan. Para ulama pun pernah mengingatkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengenai hal tersebut.

Pihak Gereja Santa Clara mengklaim telah memenuhi semua prosedur untuk pembangunan gereja tersebut. Panitia pembangunan Gereja Santa Clara, Rasnius Pasaribu, menyatakan bahwa Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan (SIPMB) dari Pemerintah Kota Bekasi telah mereka kantongi.

Gereja Santa Clara menurut keterangan tokoh masayarakat setempat bukanlah gereja resmi seperti Gereja Bethel atau Kristus Salvator seperti yang ada di sekitar Markaz FPI Petamburan sehingga keberadaannya diterima oleh masyarakat setempat. Apalagi Lokasi Gereja berada di tengah tengah perkampungan warga yang mayoritas muslim dan dikelilingi Pondok pondok Pesantren seperti Attaqwa, Al-Mukhtar dan lainnya.

Masyarakat setempat juga menyayangkan sikap arogansi dan represif pihak aparat di depan lokasi pembangunan Gereja tersebut. Aksi penolakan rumah ibadah tersebut dilaporkan berakhir ricuh, terjadi tembakan gas air mata beruntun dari aparat yang memicu perlawanan fisik dari warga. Sejumlah korban warga mengalami sesak nafas, bahkan ada yang pingsan dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka akibat pukulan aparat bersenjata.

Sementara itu Menteri Agama, Lukman dalam keterangan resminya, Jumat, 24 Maret 2017 mengomentari masalah terkait izin pendirian rumah ibadah, menurut dia hal tersebut sudah jelas diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Rumah Ibadah. Di sana tertulis bahwa pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

Selain itu, menurut Lukman, pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus. Persyaratan khusus itu meliputi daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah, paling sedikit 90 orang dan disahkan pejabat setempat. Selain itu juga mendapat dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah.

PILIHAN REDAKSI