Pemda DKI Jakarta akan Ajukan Banding Putusan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau I, F dan K

JAKARTA (UMMAT Pos) — Pencabutan izin pelaksanaan reklamasi tiga pulau I, F, dan K di Teluk Jakarta yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), diyakini bakal membuat investor menahan diri untuk berinvestasi di Ibukota Indonesia.

Pengamat Ekonomi Poltak Hetrodero bahkan menilai pemilik modal akan lebih memilih untuk berinvestasi di luar Jakarta dan bahkan ke luar negeri jika polemik reklamasi tidak segera tuntas.

“Jelas merugikan, karena tidak ada kepastian. Kalau ribet begini, buat apa investasi di Jakarta dan Indonesia,” ujar Poltak, dikutip dari laman CNN Indonesia, Selasa (28/3).

Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Banten Soelaiman Soemawinata menilai masyarakat seharusnya tidak anti terhadap reklamasi teluk Jakarta. Pasalnya, negara-negara seperti Singapura dan Malaysia justru memperoleh kemakmuran dan bisa semakin mensejahterakan rakyatnya lewat reklamasi. Terlebih, penduduk DKI Jakarta terus bertambah setiap tahun. Sehingga reklamasi menjadi salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan lahan yang semakin sempit tersebut.

Namun, Soelaiman mengingatkan agar reklamasi harus memenuhi syarat perizinan dan peraturan yang benar.

“Khusus di Jakarta, saya tidak tahu persis. Saya berkomentar dari kulit-kulitnya saja. Tapi, seyogyanya kalau sudah ada action di lapangan harusnya sudah memenuhi aturan,” kata Soelaiman.

Sebelumnya dikabarkan, Tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin oleh Edhy Prabowo melakukan peninjauan lapangan ke beberapa Pulau yang menjadi lahan proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

“Kita sudah instruksikan kepada kepada kementerian dalam hal ini KKP dan KLHK, dan setelah kami lihat dilapangan ternyata mereka memang bekerja, dan hal itu kami apresiasi,” ujar Edhy, Jum’at (24/03) lalu.

Ia menjelaskan, salah satu permasalahan yang timbul sebagai dampak dari adanya reklamasi yaitu akses para nelayan menuju ke pelabuhan pelelangan ikan menjadi tambah sulit. Padahal cita-cita pembangunan adalah untuk menjadikan sesuatunya lebih baik dilihat dari seluruh aspek, bukan hanya dilihat dari sisi investasinya saja.

“Kita ingin ini dihentikan total dahulu, sampai semuanya jelas. Yang kita inginkan agar bisa kondusif, dan saling menguntungkan. Satu tahun setelah kita memberikan perintah penghentian, namun penggusuran secara masif masih terjadi. Kalau kita bicara reklamasi secara umum, maka tidak ada yang haram dalam reklamasi, selama aturannya dilaksanakan secara teknis sesuai undang-undang.” Tambahnya.

Pemerintah DKI Jakarta sendiri akan mengajukan banding pada akhir Maret atas putusan PTUN yang mencabut izin pelaksanaan reklamasi Pulau I, F dan K.

“Kami sedang menyusun memori banding dan akan banding paling lambat tanggal 30 Maret ini,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono seusai rapat di Kemenko Kemaritiman, kemarin.

Sumarsono yang biasa dipanggil Soni mengatakan proses pengajuan banding ke PTUN akan sama seperti halnya ketika Pemprov DKI Jakarta mengajukan banding untuk Pulau G, yang pada akhirnya dimenangkan pemerintah daerah.[cnn_indonesia/liputan6]

PILIHAN REDAKSI