Sejumlah Tokoh Tanggapi Tuntutan Jaksa Yang Menuai Kontroversi Dalam Sidang Ahok

JAKARTA (UMMAT Pos) — Tuntutan Jaksa atas terdakwa penista agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hukuman satu tahun pidana penjara dengan masa percobaan dua tahun di persidangan belum lama ini mendapatkan reaksi beragam dari masyarakat, termasuk kekecewaan dan ketidakpuasan.

Mengutip komentar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon seperti dilansir tribunnews yang menilai penista agama BTP alias Ahok sudah seharusnya dipenjara namun ia juga melihat ada pihak yang melindungi sehingga keputusan hukum tidak sesuai UU.

“Menurut saya Ahok harus dipenjara dengan UU yang ada tapi ada upaya melindungi,” ujar Fadli di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

BACA JUGA: Mengaku Tak Ada Niat, Ahok Justru Salahkan Buni Yani, Bagaimana Penjelasan Pakar Hukum?

Wakil Ketua Umum Gerindra itu menilai keputusan hukum belakangan ini hanya sebagai alat politik untuk mencari kesalahan lawan politik.

Bahkan, kata Fadli, hukum dipakai untuk memproteksi yang dianggap kawan politik. Tentu saja,  publik tidak senang dengan keputusan hukum dalam kasus sidang penodaan agama.

“Ini kan mengusik masyarakat,” ungkap Fadli.

Fadli juga mengimbau kepada aparat penegak hukum untuk tetap mengikuti aturan yang ada.

Karena jika terbukti menimbulkan keputusan yang tidak sesuai UU, Fadli menilai masyarakat tidak akan mempercayai hukum di Indonesia.

“Kalau ternyata hasilnya seperti dugaan mereka ini akan terjadi publik distrust. Ini sangat berbahaya,” jelas Fadli.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsudin juga menanggapi perihal tuntutan jaksa terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Itu yang saya katakan, itu mempermainkan hukum,” tegas Tokoh Muhammadiyah ini saat wawancara dengan sejumlah awak media di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (25/4/2017) lalu.

Din mengatakan bahwa pendapatnya tersebut bukan merupakan persoalan yang berdasarkan faktor keagamaan. Namun dia menegaskan pentingnya penegakan hukum di Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum.

BACA JUGA: Din Syamsudin: Tuntutan JPU Sebabkan Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Hukum

“Kalau ada ketidakadilan hukum seperti itu, apalagi gelagat mempermainkan hukum, ini akan menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) pada hukum. Akan menimbulkan ketidaktaatan pada hukum, negara nggak akan sanggup menghadapi itu,” katanya.

Din seperti dilansir detiknews lebih lanjut mengungkapkan bahwa dia termasuk orang-orang yang mendorong berbagai pakar hukum untuk bereaksi mengenai keputusan tersebut. Ahok yang dalam kasus ini diberi tuntutan yang ringan, bahkan cenderung membebaskan, menurut Din merupakan sebuah bentuk perbuatan mempermainkan hukum.

“Dapat dikatakan sebagai sebuah perbuatan mempermainkan hukum. Itu akan dilawan oleh rakyat,” pungkasnya.   [FM/detik/tribun]

PILIHAN REDAKSI