Ketua Komisi Dakwah Tanggapi Maklumat yang Dikeluarkan Kemenag RI Terkait Ceramah di Rumah Ibadah

JAKARTA (UMMAT Pos) — Menanggapi  maklumat berisi 9 poin seruan yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama RI, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhammad Cholil Nafis di Jakarta, Senin (1/5) menyayangkan bahwa diantara kesembilan seruan tersebut, di dalamnya tidak ada tekanan tentang pentingnya keimanan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejatinya menyambut baik seruan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin soal ceramah di rumah ibadah yang harus disampaikan oleh ahli agama, sehingga tidak ada ujaran kebencian.

“Namun sayang dalam sembilan seruan itu tidak menekankan tentang pentingnya keimanan dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa,”  kata Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Padahal, menurut dia, jika ceramah ditujukan untuk meningkatkan keimanan dan kesalehan, maka rumah ibadah akan berfungsi sebagai agen perubahan dan peradaban Islam. Karena itu, ia meminta agar Kemenag tidak berhenti pada sebatas seruan itu saja.

“Selayaknya pemerintah tidak berhenti sampai pada seruan saja tetapi harusnya ada regulasi dan sanksi bagi yang tidak patuh pada peraturan berbangsa dan bernegara,”kata Kiai Cholil.

Sebelumnya pada Jumat, 28 April 2017, Kementrian Agama mengeluarkan maklumat berisi 9 poin seruan terkait ceramah di rumah ibadah.  Adapun kesembilan seruan tersebut adalah bahwa 1. Penceramah harus memiliki pemahaman serta komitmen untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan serta perdamaian. 2. Ceramah yang disampaikan bersumber dari ajaran pokok agama. 3. Ceramah disampaikan dengan kalimat yang santun, bebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang semua agama. 4. Ceramah bernuansa mendidik dan mencerahkan sisi spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural.  5. Ceramah tidak mempertentangkan SARA. 6. Ceramah tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 7. Ceramah tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkistis, dan destruktif. 8. Ceramah tidak bermuatan kampanye politik praktis maupun promosi bisnis. 9. Tunduk pada ketentuan hukum.

Seruan yang diteken oleh Menag, Lukman Hakim Saifuddin itu disampaikan dalam rangka menjaga persatuan dan meningkatkan produktivitas bangsa, merawat kerukunan umat beragama, dan memelihara kesucian tempat ibadah.[fm]