Islah Rekonsiliasi Tim Advokasi Muslim Terus Digulirkan, Ini Kata Wakil Ketua MPR RI

JAKARTA (UMMAT Pos) — Pemerintah diharapkan bisa menerima rekonsiliasi perdamaian yang diinginkan tim advokasi muslim terkait sejumlah kasus yang menyeret ulama dan aktivis.

Terlebih Komnas HAM juga telah memberi usulan agar kasus yang menyeret ulama dan aktivis bisa memilih jalan damai. Untuk itu, pemerintah diharapkan bisa memberi perhatian terkait usulan yang diberikan Komnas HAM.

“Saya berharap sekali lagi apa yang disampaikan Komnas HAM itu diharapkan menjadi perhatian maksimal oleh Menko Polhukam Wiranto sehingga kemudian dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia itu dengan nyaman,” kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, saat ditemui di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6).

Saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kebersamaan terjalin sangat luar biasa antar elemen masyarakat dan tidak memandang etnis, golongan atau ras tertentu untuk mewujudkan kemerdekaan tersebut.

Hal ini jugalah menurut HNW yang menjadi referensi bagi pemerintah untuk memberikan rekonsiliasi perdamaian terhadap kasus-kasus yang menyeret ulama dan aktivis.

“Saya kira menjelang peringatan kemerdekaan ke-72, sangat baik kalau kemudian Presiden melakukan sebuah langkah-langkah untuk menghadirkan islah rekonsiliasi supaya kita semua menyatu tidak ada kemudian dikriminalisasi tidak ada yang kemudian difitnah, kemudian dijadikan sebagai korban karena sesungguhnya kita semua cinta Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menyambangi Menteri Menko Polhukam Wiranto untuk menyampaikan hasil mediasi antara Komnas HAM dengan tim advokad muslim mengenai dugaan kriminalisasi ulama dan aktivis yang terjadi belakangan ini. Hasil mediasi tersebut Komnas HAM meminta pemerintah menyetujui usulan tim advokat mengenai rekonsiliasi dengan menghentikan kasus yang menyeret ulama dan aktivis. [fm/rmol]

PILIHAN REDAKSI