Konsulat RI di Jeddah Imbau WNI Pemegang Exit Permit Segera Pulang

JEDDAH (UMMAT Pos) —  sejak diluncurkan pada 29 Maret lalu, pemerintah Indonesia melalui kedutaan besar RI (KBRI) Riyadh dan konsulat jenderal RI (KJRI) Jeddah, memberikan bantuan kepada para WNI yang memanfaatkan program pengampunan tersebut. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal secara ilegal di Arab Saudi seluruhnya dapat memanfaatkan program amnesty tersebut.

Dalam keterangannya yang diterima redaksi ummatpos, konjen RI menyebutkan bahwa sampai hari Ahad, 11 Juni 2017 tercatat lebih dari 5 ribu pemohon telah membeli tiket. Namun demikian hinggal hari Kamis (9 Juni 2017) masih terdapat 657 SPLP yang telah memperoleh exit namun belum diambil oleh pemiliknya.

Padahal, bagi WNI yang mengikuti pengurusan exit permit di Tarhil tidaklah mudah.

“Bahkan ada dari mereka yang tidak lolos di tingkat basmah atau sidik jari karena berbagai kendala, antara lain belum dilaporkan kabur oleh majikan atau balag hurub, karena masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO oleh pihak kepolisian, denda pelanggaran lalulintas yang belum dibayar, dan ada yang terkendala kepemilikan kendaraan, laporan dari kementerian kesehatan, iqamah yang masih berlaku, masa berlaku iqamah habis setelah masuknya masa amnesti, dll,” demikian disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Maka dengan demikian KKRI di Jeddah berharap bagi WNI yang telah memperoleh exit permit, diimbau agar segera membeli tiket dan pulang ke tanah air.

Bila WNI di sana yang tidak segera keluar dari Arab Saudi hingga berakhirnya masa amnesti dan masa berlaku exit permitnya habis, maka dikhawatirkan akan menghadapi resiko penangkapan dari aparat berwenang, sanksi kurungan dan denda, sebagaimana yang telah dikampanyekan oleh pemerintah Arab Saudi melalui berbagai saluran media termasuk pesat singkat atau SMS.

Pihak KJRI Jeddah telah menginformasikan pada Senin, tanggal 12 Juni sebagai batas akhir pendaftaran. Hari-hari berikutnya akan difokuskan pada pengurusan sisa jumlah pemohon yang masih menunggu giliran untuk diproses di Tarhil.

Pihak KJRI juga mengingatkan, kepada WNI disana bahwa hakikatnya mereka adalah tamu di negeri orang. Sudah semestinya kita menghormati ketentuan hukum yang berlaku di negeri tuan rumah. Di mana bumi di pijak disitu langit dijunjung.[fm]

PILIHAN REDAKSI