Habib Rizieq: Jadi Sekarang Pilihannya Ada di Hadapan Pemerintah, Rekonsiliasi atau Revolusi?

JAKARTA (UMMAT Pos) — Tokoh pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Habib Rizieq Syihab kembali melakukan komunikasi melalui telepon dari Arab Saudi. dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh GNPF MUI di Hotel Balairung Matraman Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

Hadir dalam acara yang bertajuk Silaturahim dan Konsolidasi Nasional “Uji Shahih Alat Bukti Elektronik dalam Kasus Chatting HRS” itu, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, Pengacara Azis Yanuar, Ahli Telematika ITB Hermansyah, serta Dosen Hukum Pidana UI Akhiar Salmi.

Habib Rizieq, dalam sambungan teleponnya usai berbuka puasa menyinggung sejumlah hal. Diantaranya soal alasan kenapa dia saat ini masih berada di Arab Saudi, meskipun kasus hukumnya sedang bergulir.

“Bahwa ketidakhadiran saya saat ini di Indonesia, perginya saya ke luar dari Indonesia ke tanah suci bukan bentuk pelarian dari tanggung jawab hukum. Akan tetapi merupakan bentuk perlawanan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap kebatilan, perlawanan terhadap diselewengkannya hukum oleh para penegak hukum,” kata Ketua dewan pembina GNPF MUI ini melalui sambungan telepon.

Terkait kasus hukumnya, Habib Rizieq mengaku masih menginginkan diselesaikan melalui jalur rekonsiliasi. Ia mendorong pemerintah untuk mengedepankan dialog dan musyawarah untuk menghentikan kegaduhan yang ada. Namun menurut Habib Rizieq, upaya rekonsiliasi tersebut selalu gagal karena ditolak oleh pihak pemerintah.

“Entah apa sebabnya. Tapi yang jelas, para habaib dan para ulama di GNPF MUI tidak pernah bosan, terus menerus menyerukan dialog dan musyawarah untuk mewujudkan rekonsiliasi.

Dirinya menyampaikan harapannya kepada tokoh Yusril Ihza Mahendra dan tokoh lain yang hadir saat itu tentang perlu membuat satu format yang tepat soal bagaimana rekonsiliasi yang bisa mengantarkan kepada kedamaian dan menyetop segala kegaduhan.

“Bagi saya di tanah suci, tentu saya selaku pembina GNPF MUI tetap ingin mengedepankan dialog dan musyawarah dengan lebih mengutamakan rekonsiliasi. Akan tetapi kalau rekonsiliasi gagal, kalau rekonsiliasi tetap ditolak oleh pihak di seberang sana, sementara para ulama terus menerus dikriminalisasi, para aktivis terus menerus diberangus kebebasannya, diberangus hak asasi manusianya, dan rakyat jelata terus menerus dipersulit, dan Islam juga terus menerus dimarjinalkan, maka tidak ada kata lain yang harus kita lakukan kecuali lawan, Jadi sekarang pilihannya ada di hadapan pemerintah, rekonsiliasi atau revolusi,” pungkas dia. [fm]

 

PILIHAN REDAKSI